estoria.id – Pengukuhan pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep periode 2026–2031 di Hotel Myze, Kamis (8/10/2026), tak hanya menyisakan cerita tentang pergantian kepengurusan. Di balik agenda organisasi tersebut, muncul keluhan mengenai perbedaan konsumsi, fasilitas tempat duduk, hingga uang dalam amplop yang diterima sejumlah undangan.
Persoalan itu memunculkan pertanyaan tentang kesiapan panitia dalam melayani tamu yang hadir. Terlebih, acara tersebut melibatkan banyak unsur, mulai dari tokoh Agama, Pengurus Partai, Badan Otonom, hingga Pengurus Partai di tingkat Kecamatan.
Ketua Panitia Pengukuhan, Ali Faidi, mengakui terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan acara. Ia menyebut persoalan tersebut sebagai kesalahan koordinasi antara panitia dan penyedia fasilitas, bukan bentuk kesengajaan untuk membeda-bedakan undangan.
“Namanya kita punya gawe, pasti ada yang miskomunikasi,” ujarnya kepada redaksi estoria.id, Jumat (9/10/2026).
Menurut Faidi, salah satu kendala terjadi pada penyediaan fasilitas yang semestinya siap sekitar pukul 14.00 WIB, tetapi baru tersedia pada pukul 16.00 WIB. Keterlambatan itu berdampak pada kesiapan pelayanan kepada para tamu.
Ia menyebut kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi panitia. Namun, penjelasan soal kendala teknis itu belum menghapus keluhan mengenai pelayanan yang dinilai tidak merata.
Keluhan sejumlah undangan mencuat setelah tamu non-VIP disebut hanya memperoleh air mineral dalam kemasan gelas bermerek Chellep. Sementara itu, konsumsi untuk tamu VIP dilaporkan berbeda.
Namun, Faidi membantah adanya kesengajaan untuk menciptakan kesenjangan pelayanan antara tamu VIP dan non-VIP. Ia menjelaskan, barisan depan ditempati para Masyaikh, Ketua Partai Politik, Pengurus Lembaga dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama (NU), pengurus DPC yang dilantik, serta sejumlah Bu Nyai.
Sementara itu, pengurus PAC PKB dan sejumlah unsur Badan Otonom ditempatkan di bagian belakang. Bahkan, menurut Faidi, beberapa pengurus yang hendak dilantik dan anggota panitia sendiri tidak memperoleh tempat duduk.
“Kalau semuanya dipakaikan meja, tidak akan muat. Kami ingin mengundang semua, ingin melibatkan semua,” katanya.
Pria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPC PKB Sumenep, mengakui keterbatasan kapasitas dan kemampuan panitia membuat pelayanan yang diberikan belum maksimal. Ia juga menyatakan memahami jika sejumlah undangan merasa kecewa dengan kondisi tersebut.
Namun, alasan keterbatasan tempat dan penataan tamu tetap menyisakan persoalan mendasar: ketika sebuah acara mengundang banyak pihak atas nama kebersamaan, kesiapan pelayanan semestinya menjadi bagian penting dari perencanaan, bukan sekadar bahan evaluasi setelah keluhan muncul.
Amplop Ada yang Kosong
Persoalan tak berhenti pada konsumsi dan tempat duduk. Sejumlah sumber juga menyampaikan kepada redaksi estoria.id mengenai uang dalam amplop yang diterima undangan.
Dalam wawancara, Faidi menjelaskan bahwa nominal Rp175.000 merupakan akumulasi uang transportasi sebesar Rp100.000 dan alokasi konsumsi sebesar Rp75.000.
Ia mengakui terdapat amplop yang sempat kosong. Menurutnya, hal itu terjadi karena kelalaian saat pengisian amplop yang dilakukan dalam kondisi terburu-buru.
“Kalau satu atau dua lalu yang lainnya terisi, itu kan berarti ketelodoran. Mungkin waktu itu ngisi amplopnya keburu-buru, akhirnya tidak masuk satu,” jelasnya.
Faidi menyatakan persoalan amplop kosong telah dikonfirmasi pada malam sebelumnya dan uangnya langsung ditransfer kepada penerima yang bersangkutan.
Ia juga menegaskan bahwa anggaran kegiatan tersebut bukan bersumber dari dana Bantuan Politik (Banpol), melainkan dari sumbangan di luar Dana Banpol sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadi panitia kepada DPC PKB Sumenep.
“Jadi, tidak dilaporkan ke Banpol,” katanya dengan tegas.
Penjelasan tersebut memberikan gambaran mengenai sumber dana dan tindak lanjut atas amplop kosong. Meski demikian, kejadian itu tetap menunjukkan adanya kekurangan dalam pemeriksaan sebelum uang diserahkan kepada undangan.
Faidi pun memastikan seluruh kekurangan yang ditemukan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi. Ia kembali menegaskan bahwa panitia tidak berniat membedakan perlakuan terhadap para undangan.
Terpisah, Ketua DPC PKB Sumenep, Kamalil Ersyad, mengakui kekurangan panitia, disusul permohonan maaf dari Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep, M. Muhri.
Keluhan muncul karena konsumsi yang diterima tamu non-VIP disebut hanya berupa air mineral dalam kemasan gelas bermerek Chellep. Sementara itu, konsumsi untuk tamu VIP dilaporkan berbeda.
Ersyad mengakui pengelolaan kepanitiaan belum berjalan maksimal, terutama dalam menjangkau seluruh bagian ruangan dan memastikan makanan ringan terbagi secara merata.
“Yang pertama, manajemen kepanitiaan tak menjangkau ke arah belakang dengan tuntas. Kue atau makanan ringan tidak menyeluruh,” ungkapnya.
Ia menyebut persoalan tersebut sebagai kekurangan panitia. Atas nama tuan rumah, Ersyad menyampaikan permohonan maaf kepada para undangan yang merasa tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya.
“Itu semua diakui sebagai kekurangan teman-teman panitia. Saya sebagai tuan rumah, atas nama panitia, mohon maaf,” ujarnya.
Permohonan maaf juga disampaikan Wakil Ketua DPC PKB Sumenep, M. Muhri, melalui komentar di grup WhatsApp Jurnalis dan DPRD Sumenep. Pernyataan itu ditujukan atas nama panitia dan jajaran pengurus DPC PKB Sumenep.
“Kami atas nama panitia dan Pengurus DPC PKB Sumenep memohon maaf yang sebesar besarnya atas kekurangan dan keterbatasan kami baik yang disengaja atau tidak kami sengaja,” tulis Muhri.
