estoria.id – Kebersamaan menjadi salah satu nilai yang penting dalam membangun sebuah organisasi. Namun, nilai itu tidak hanya diuji melalui pidato dan target politik, melainkan juga lewat hal-hal sederhana yang dirasakan langsung oleh orang-orang di dalamnya.
Ironi itulah yang mewarnai pengukuhan pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep periode 2026–2031 di Hotel Myze, Kamis (8/10/2026). Di tengah seruan tentang moral, kemaslahatan umat, dan perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat, muncul keluhan mengenai perbedaan fasilitas konsumsi antara tamu VIP dan undangan non-VIP.
Berdasarkan pantauan di lokasi, tamu kategori VIP, termasuk jajaran pengurus DPW dan DPC PKB, disebut memperoleh fasilitas konsumsi berbeda. Sementara itu, undangan non-VIP hanya mendapatkan air mineral dalam kemasan gelas merek Cellep.
Bagi seorang kader PKB Sumenep yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, persoalan tersebut bukan semata-mata tentang konsumsi. Ia melihatnya sebagai persoalan penghargaan terhadap sesama dalam sebuah agenda yang semestinya memperkuat kebersamaan.
“Kalau PKB bicara kemaslahatan umat dan keberpihakan kepada rakyat, semangat itu seharusnya dimulai dari internal partai sendiri. Setiap kader dan undangan perlu dihargai, tanpa harus dibedakan berdasarkan status atau posisi,” ujarnya.
Perbedaan fasilitas itu pun menjadi catatan di tengah pesan kebersamaan yang disampaikan dalam pengukuhan. Sebab, ketika sebuah organisasi berbicara tentang merangkul banyak pihak, cara memperlakukan orang-orang yang hadir dalam agendanya juga menjadi bagian dari perhatian.
Persoalan konsumsi memang tidak serta-merta menjadi ukuran untuk menilai seluruh perjuangan sebuah partai. Namun, keluhan tersebut memperlihatkan adanya pengalaman yang dirasakan berbeda oleh sebagian undangan dan patut menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara.
Moral di Podium, Kebersamaan dalam Praktik
Ketua DPC PKB Sumenep, M. Kamalil Ersyad, dalam keterangannya kepada wartawan menegaskan bahwa partainya harus menjadi kekuatan politik yang berpihak kepada masyarakat. Ia ingin PKB ikut mendorong kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Sumenep.
“Jadi, kita adalah bagian daripada potensi Indonesia, khususnya Kabupaten Sumenep. Maka, partai ini akan berbuat bersama-sama untuk bagaimana Sumenep bisa maju, jaya, dan sejahtera melalui kekuatan politik,” ujarnya, Kamis sore.
Kamalil juga menempatkan moral sebagai landasan perjuangan politik. Menurutnya, pembangunan bangsa tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral yang menyertai setiap langkah dan kebijakan.
“Bangsa dibangun tanpa moral tidak bisa. Jadi, kita membangun bangsa salah satunya melalui PKB,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan nilai yang ingin dibawa PKB dalam perjuangannya. Namun, di luar forum resmi, nilai-nilai itu juga berhadapan dengan praktik keseharian organisasi, termasuk bagaimana rasa saling menghargai dan kebersamaan dijaga.
Kader yang menyampaikan keluhan tersebut berharap pengukuhan pengurus baru tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antarkader dan seluruh undangan.
“Pengukuhan ini mestinya menjadi momentum menyatukan kader. Jangan sampai ada kesan bahwa penghargaan terhadap undangan dibedakan berdasarkan kategori. Kalau ingin membangun partai yang kuat, rasa memiliki dan kebersamaan harus dijaga,” katanya.
Target 15 Kursi dan Tantangan Soliditas
Di tengah catatan tersebut, kepengurusan baru PKB Sumenep membawa target politik yang besar. Kamalil menyatakan partainya membidik minimal 15 kursi DPRD Sumenep pada pemilu mendatang. Ia berharap perolehan itu dapat melampaui target yang telah ditetapkan.
“Target 50 persen minimal. Berarti kalau 50 persen, kita naik sampai 15 kursi. Tapi kita tetap berusaha untuk di atasnya,” ujarnya.
Untuk mencapai target itu, PKB membutuhkan konsolidasi organisasi dan kemampuan menjaga kepercayaan kader maupun masyarakat. Kamalil juga meminta Fraksi PKB di DPRD Sumenep lebih peka terhadap kebutuhan publik dan mampu mengawal kepentingan pembangunan melalui kebijakan.
“Fraksi harus cerdas melihat kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan pembangunan di Kabupaten Sumenep. Maka, kita selalu menyampaikan kepada fraksi sebagai ujung tombak melahirkan kebijakan,” tuturnya.
Ia turut menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Menurutnya, masyarakat kepulauan harus memperoleh perhatian yang setara sebagai bagian dari Kabupaten Sumenep.
“Sumenep tidak boleh ada dikotomi antara daratan dan kepulauan. Kepulauan itu adalah bagian dari Kabupaten Sumenep yang harus dibangun untuk menciptakan kesejahteraan lahir batin,” tegasnya.
Sementara mengenai peluang mengusung calon kepala daerah pada kontestasi mendatang, Kamalil mengaku belum menentukan figur. Ia menyebut PKB memiliki sejumlah kader potensial yang bisa dipertimbangkan melalui proses seleksi.
Agenda politik tersebut menunjukkan bahwa kepengurusan baru memiliki pekerjaan besar. Namun, selain mengejar pertambahan kursi dan memperjuangkan pembangunan daerah, menjaga soliditas internal juga menjadi bagian penting dalam perjalanan organisasi.
Bukan Hanya Soal Konsumsi
Pada akhirnya, pengukuhan pengurus bukan sekadar tentang jabatan baru dan target yang hendak dicapai. Ada pula harapan agar organisasi mampu membangun rasa memiliki dan memperlakukan setiap orang dengan penghargaan yang layak.
Keluhan mengenai perbedaan konsumsi menjadi catatan yang tidak bisa dilepaskan dari konteks kebersamaan yang disuarakan dalam acara tersebut. Bukan karena konsumsi menentukan seluruh nilai sebuah organisasi, melainkan karena pengalaman sederhana pun dapat memengaruhi kesan seseorang terhadap lingkungan tempatnya bernaung.
Bagi PKB Sumenep, target 15 kursi merupakan ambisi politik yang perlu diperjuangkan. Sementara moral dan kemaslahatan menjadi nilai yang ditegaskan sebagai landasan perjuangan.
Tantangannya adalah bagaimana menjaga agar keduanya berjalan beriringan dengan upaya memperkuat solidaritas dan kepercayaan di dalam organisasi.
Hingga tulisan ini diterbitkan, panitia pengukuhan pengurus DPC PKB Sumenep periode 2026–2031 belum memberikan keterangan resmi terkait perbedaan fasilitas konsumsi bagi tamu VIP dan undangan non-VIP tersebut.
