"Kami meminta adanya transparansi terhadap pemborosan anggaran dasar, anggaran pendapatan belanja negara. Kemudian pemerintah harus merampingkan kembali pemerintahannya. Karena kami anggap kabinet gemuk inilah yang membuat menggelembungnya penggunaan anggaran pendapatan belanja negara," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, massa menyerahkan tuntutan kepada DPRD Surabaya dan meminta adanya tindak lanjut dalam waktu 14 hari. Jika tidak ada perkembangan, mereka mengisyaratkan akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.
DPRD Janji Teruskan Aspirasi ke Pusat
Aksi mahasiswa diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai. Ia memastikan seluruh tuntutan yang disampaikan Cipayung Plus telah diterima dan akan diteruskan kepada pemerintah pusat maupun DPR RI.
Bahtiyar menjelaskan sebagian besar tuntutan mahasiswa berkaitan dengan kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga DPRD Surabaya hanya dapat berperan sebagai fasilitator penyampai aspirasi.
"Terkait dengan harga BBM itu kan kewenangan pemerintah pusat yang harus ditanggapi. Karena tadi saya sampaikan bahwa yang saat ini dinaikkan pemerintah adalah BBM yang non-subsidi," kata Bahtiyar.
