estoria.id - Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kembali menjadi bahan perdebatan. Kali ini, kritik tajam datang dari pakar hukum tata negara Feri Amsari dalam sebuah diskusi yang mempertemukannya dengan Rocky Gerung dan Margarito Kamis.
Perdebatan tersebut menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program koperasi yang menjadi salah satu agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari penggunaan anggaran negara hingga keterlibatan TNI dalam mendukung program tersebut.
Feri menilai persoalan utama bukan terletak pada gagasan koperasi itu sendiri. Ia bahkan menegaskan dirinya bukan orang yang anti-koperasi.
"Saya ini pegawai. Saya terlibat dalam koperasi pegawai. Teman-teman saya bergerak dalam isu koperasi. Jadi tidak mungkin kami anti-koperasi," dikutip dari YouTube Sinkos Indonesia pada 21 September 2026.
Menurut dia, yang dipersoalkan adalah desain dan pelaksanaan Koperasi Merah Putih yang dinilainya tidak sepenuhnya berjalan dalam semangat demokrasi ekonomi sebagaimana gagasan konstitusional Indonesia.
